Cari Blog Ini

Memuat...

Minggu, 15 Januari 2012

Database Guru

1 Drs. Khuzaini HS 19590601 198702 1 001 GURU Sarjana Sejarah
2 Dra. Sumarni 19600905 198803 2 003 GURU Sarjana Kimia
3 Drs. H. Suwanto, MM 19640720 199003 1 006 Kepala Sekolah Magister Manajemen
4 Drs. Kusnadi, BA, S.Pd 19540702 198303 1 005 GURU Sarjana Bahasa Indonesia
5 Ridiyani, BA, S.Pd 19551221 198303 2 003 GURU Sarjana Bahasa Indonesia
6 Agus Ahmad Hidayat, S.Pd 19600128 198302 1 001 GURU Sarjana Bahasa Indonesia
7 Dra. Asmarani 19601105 199011 2 001 GURU Sarjana Bimbingan Konseling
8 Drs. D a r n o 19621105 199011 1 001 GURU Sarjana Kimia
9 S l a m e t, S.Pd.I 19630305 198601 1 004 GURU Sarjana Pendidikan Islam
10 Mujiman, S.Pd 19640413 198703 1 008 GURU Sarjana Bahasa Indonesia
11 Rismai Munaf, BA 19510510 198212 2 001 GURU Sarmud Agama
12 Joko Sudarmo, S.Pd 19601109 198601 1 004 GURU Sarjana Sejarah
13 Drs. Malkan Sangidu 19630408 199203 1 003 GURU Sarjana Olah Raga dan Kesehatan
14 Sri Ani, S.Pd 19640128 198601 2 002 Waka Humas Sarjana Bahasa Inggris
15 I m r a n, S.Pd 19641119 198703 1 003 Waka Kesiswaan Sarjana Bahasa Indonesia
16 Drs. Suratno 19650503 199303 1 007 GURU Sarjana Bahasa Inggris
17 Koriya, S.Pd 19660219 198903 2 004 GURU Sarjana Bahasa Inggris
18 Heri Supriyanto, S.Pd 19690110 199303 1 004 GURU Sarjana Bahasa Indonesia
19 Drs. Totok Noch Samsi 19651103 199702 2 001 GURU Sarjana Geografi
20 Dra. Eni Nurnaningsih 19690414 199303 2 007 GURU Sarjana Biologi
21 Zuwirna Defi, BA, S.Pd 19561008 198503 2 004 GURU Sarjana Bahasa Indonesia
22 Jati Wiyoto, BA, S.Pd 19600903 198603 1 009 GURU Sarjana Bahasa Indonesia
23 Drs. Priyo Raharjo PS 19630204 198601 1 004 GURU Sarjana Kimia
24 Edi Kusmayadi, S.Pd. Kim. 19640703 199001 1 001 GURU Sarjana Kimia
25 Sri Agustin Iriani, S.Pd 19670811 199010 2 001 GURU Sarjana Matematika
26 Ida Puspita Dewi Wati, S.Pd 19680514 199303 2 004 Waka Kurikulum Sarjana Bahasa Inggris
27 Wakidi Suwianto, S.Pd 19630712 199003 1 004 Waka Sarpras. Sarjana Bahasa Indonesia
28 M. Gamalludin, S.Pd 19650515 199011 1 001 GURU Sarjana Bahasa Inggris
29 Dra. Susmawati 19681228 199512 2 001 GURU Sarjana Bahasa dan Seni
30 Widodo, S.Pd 19721216 199702 1 001 GURU Sarjana Sejarah
31 Yusuf, S.Pd 19661109 199203 1 004 GURU Sarjana Matematika
32 Mulyadi, S.Pd 19720125 199802 1 002 GURU Sarjana Matematika
33 Usman, S.Pd 19561231 198303 1 110 GURU Sarjana Ekonomi Koperasi
34 Dra. Siti Mariyam 19661201 199802 2 001 GURU Sarjana Bimbingan Konseling
35 Imron Sobirin, S.Pd 19690215 199203 1 006 GURU Sarjana Fisika
36 Retno Kurniati, S.Si 19710224 200501 2 006 GURU Sarjana Sains/Akta IV Biologi
37 Mediawati, S.Pd 19750507 200501 2 009 GURU Sarjana Bahasa Inggris
38 Yulyasari, S.Pd 19820720 200501 2 010 GURU Sarjana Fisika
39 Sri Wahyuni, S.Psi 19810719 200604 2 013 GURU Sarjana Bimbingan Konseling
40 Diana Wati, S.Pd 19820827 200604 2 009 GURU Sarjana Kimia
41 Susila Darmawati, S.Pd 19761023 200604 2 007 GURU Sarjana Ekonomi
42 Drs. Joko Subroto 19680525 200701 1 008 GURU Sarjana Bahasa Indonesia
43 Lusi Septrisanti, S.Pd 19780916 200701 2 013 GURU Sarjana Bahasa Inggris
44 Henny Marlinda, S.Si 19760302 200801 2 018 GURU Sarjana Biologi
45 Suswati, H.S.Pd 19770120 200801 2 007 GURU Sarjana Kimia
46 Rusti Winarsih, S.Pd 19820519 200903 2 002 GURU Sarjana Geografi
47 Yunita Sri Handayani, S.Pd 19820612 200903 2 002 GURU Sarjana Matematika
48 Hana Ariesna, S. Kom 19830408 200903 2 002 GURU Sarjana Komputer
49 Deni Anggraini, S.Pd 19831004 200903 2 002 GURU Sarjana Fisika
50 Andalas Mulyawan, S.Pd 19860515 200903 1 003 GURU Sarjana Pendidikan Ekonomi
51 Siti Al Miriah, S.Pd 19800924 201001 2 025 GURU Sarjana Geografi
52 Ichwani Wahidin 19820928 200501 1 005 GURU
53 Shinta Yuni Nuraini 3348 7456 4830 0023 GURU D.III Bahasa Inggris
54 APD. Sri Soehana, S.Pd 1555 7226 2320 0002 GURU Sarjana Ekonomi
55 Edi Sudaryanto, A.Md 0256 7566 5820 0013 GURU D.III Bahasa Jepang
56 Anita Desmarlianti, S.Pd 3560 7586 6030 0033 GURU Sarjana Biologi
57 R o m l i, S.Pd, K.Or 7440 7586 5920 0012 GURU Sarjana Kepelatihan Olah Raga
58 Slamet Riadi 28367506532000 GURU Diploma II Pendidikan Agama Budha
59 I Gusti Ayu Risani - GURU SMA
60 Emalia Apriani, S.Pd 6754 7626 6330 0022 GURU Sarjana Matematika
61 Ahmad Haetami, S.Kom. 2157 7526 5320 0013 GURU Sarjana Komputer
62 Suhartiningsih, S.Pd 6250 7426 4330 0023 GURU Sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia
63 Renny Sapitri, S.Sos. - GURU Sarjana Sosiologi
64 Ahmad Pujiadi, A.Md - GURU D.III Sistem Informasi
65 Amrozi Hamidi, S.Pd.I - GURU Sarjana Pendidikan Islam
66 Denny Yudha AT, S.Si - GURU Sarjana Sains/Akta 1V Biologi

Fasilitas Sekolah

    Ruang Belajar Yang nyaman
    Ruang UKS
    Ruang Bimbingan dan Konseling
    Ruang OSIS
    Ruang Kesenian
    Perpustakaan
    Tempat Ibadah Mosholla
    Kantin Sekolah
    Lapangan Olah Raga
    Laboratorium fisika
    Laboratorium Biologi
    Laboratorium Komputer
    Jaringan Komputer (wire dan wireless LAN)

Ekstrakulikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu alat pengenalan siswa pada hubungan sosial. Di dalamnya terdapat pendidikan pengenalan diri dan pengembangan kemampuan selain pemahaman materi pelajaran.
Berangkat dari pemikiran tersebut, di SMA Negeri 2 Kotabumi diselenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
Selain OSIS sebagai induk kegiatan ektrakurikuler di sekolah, kegiatan ektrakurikuler lainnya adalah:

1. PMR
2. PASKIBRAKA
3. PRAMUKA
4. BASKET
5. VOLLY
6. dll

Jumat, 13 Januari 2012

Beritanyaaa ..

Siswa-Guru Ngotot Minta Matsoleh Tetap Kepsek SMUN 2 Laporan Ade Putri Setiawati - Editor: Kohar Mega

KOTABUMI-Untuk menyikapi tuntutan siswa dan dewan guru SMU Negeri 2 Kotabumi tentang pergantian kepala sekolah lama Drs. Matsoleh, maka pemerintah daerah kabupaten Lampura yang dipimpin oleh Asisten I Sekab Lampura Samsul Hefki Ali, S.H,M.H langsung berkunjung ke SMUN 2 Kotabumi dengan didampingi Asisten III Sekab Lampura Drs.Hi.Paryanto,M.M, Kepala Dinas P dan K Lampura Drs.Irsan HZ, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs.Asmidi Ismail,M.M dan Kabag Humas Pemkab Lampura Syahrudin Putra, S.Sos,M.M untuk berdialog.
Awalnya, dialog dilaksanakan dihalaman sekolah setempat, karena sempat terjadi debat kusir antara siswa dengan tim dari Pemda, maka dialog dilanjutkan ke ruangan Laboratorium SMAN 2 Kotabumi yang hadiri perwakilan siswa dan guru. Pada kesempatan itu, para siswa meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak mengganti kepala sekolah lama, dan mempertannyakan alasan kenapa mutasi kepala sekolah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Selanjutnya, para siswa menginginkan kepala sekolah lama Drs. Matsoleh bisa memimpin SMUN 2 Kotabumi minimal 1 periode (4 tahun, red), sehingga program yang telah direncanakan bisa terlaksana dengan baik, apalagi waktu mutasi ini dinilai tidak tepat karena bulan April mendatang, siswa kelas XII akan melaksanakan Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan siswa selama belajar 3 tahun “ Kenapa waktu mutasi tidak diilakukan minimal setelah kelulusan UN atau lebih bijaksana lagi dalam masa satu periode,” ujar perwakilan siswa, Wawan.
Sementara itu, perwakilan guru SMUN 2 Kotabumi, Ridiani. S.Pd menjelaskan, dengan mempertahankan Drs. Matsoleh ini untuk memajukan dan meningkatkan status SMAN 2 Kotabumi, dari Sekolah Standar Nasional (SSN) menjadi ketingkat lebih tinggi lagi, Sekolah Bertaraf Internasioanl (SBI). “Bukannya kami menghalangi atau tidak menghargai keputusan dari pemda, tapi sangat berpengaruh terhadap psikologis anak,” ujarnya.
Menyikapi pertanyaan itu, Asisten I Sekab Lampura Samsul Hefki Ali menyatakan, perpindahaan atau mutasinya kepsek dilakukan untuk kepentingan penyegaraan PNS itu sendiri dengan tujuan pengembangan karier yang bersangkutan, dan ini dilakukan berdasarkan kebijakan dari pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara. “Mutasi ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran dan pengembangan karier kepala sekolah itu sendiri sebagai PNS,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Samsul, pihaknya tetap akan membahas masalah ini dengan kepala daerah, dan keputusan maupun pengambil kebijakan ada ditangan pimpinan daerah. “Kami hanya sebagai tim untuk menampung aspirasi, dan melakukan investigasi, apa penyebab sehingga timbul persoalan ini, dan hasilnya segera dilaporkan kepada bupati,” ungkapnya. (*)

about kampus Jalawiyata ( SMA N2 Kotabumi )

SMU NEGERI 2 KOTABUMI - LAMPUNG UTARA

SMU NEGERI 2 KOTABUMI - LAMPUNG UTARA

Jl Raya Prokimal  Km 15 Kotabumi - Lampung Utara

SMU Negeri 2 Kotabumi, Lampung Utara adalah sebuah SMU yang terletak di Jl Raya Prokimal  Km 15 Kotabumi Lampung Utara yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan suasana yang adem, damai, tentram, ramah-tamah, tertib, dan berprestasi.

SMU Negeri 2 Kotabumi berdiri sejak tahun 1965 dengan nama awal SLTA Jalawiyata, nama Jalawiyata berasal dari kata jala yaitu jaring, dan wiyata adalah ilmu. Jadi Jalawiyata adalah jaring ilmu. dan kata jala yang berarti jaring juga digunakan karena SLTA ini adalah milik TNI Angkatan Laut. Sekolah yang dibangun di areal tanah sekitar 4 Ha ini mula-mula hanya terdiri dari 4 bangunan utama yaitu satu bangunan kelas 2, satu bangunan kelas 3, satu bangunan laboratorium, dan satu bangunan kantor guru dan tata usaha. Sedangkan untuk kelas satu menggunakan bangunan kelas 3 yang pada saat sore hari kosong.

Pada tahun 1975, Jendral dari Pusat datang untuk menjenguk komplek pemukiman TNI yang ada di lampung, mereka menjanjikan fasilitas apa yang diinginkan. Sebagai Kepala Proyek yang baik, Bapak..... meminta sebuah bangunan Laboratorium Bahasa beserta isinya untuk sekolah ini.

Pada tahun 1982 SLTA ini diakui oleh pemerintah sebagai sekolah negeri dan berubahlah namanya menjadi SMA Negeri Prokimal. Dengan kualitasnya yang semakin baik dan seringnya ikut acara cerdas cermat SMA di TVRI, mengangkat SMA ini menjadi sekolah favorit yang diminati banyak kalangan.

Pada tahun 1997 turun peraturan baru dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang berubahnya Sekolah Menengah Atas menjadi Sekolah Menengah Umum dan perubahan nama sekolah negeri dengan menggunakan nomor sesuai dengan urutan tahun berdiri sekolah tersebut. Dan SMA Negeri Prokimal berubah menjadi Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Kotabumi hingga saat ini.

Kegiatan di sekolah ini cukup banyak baik kulikuler maupun ekstra kulikuler. OSIS pun padat dengan kegiatannya. Kegiatan ekstra sekolah yang ada adalah paskibraka (pasukan pengibar bendera pusaka), PMR (Palang Merah Remaja), Pramuka, Seni bela diri Tapak Suci, dan ROHIS. Dan bagi siswa kelas III yang akan menghadapi ujian Ebtanas, mereka juga diberikan pelajaran tambaham berupa paket yang bernama BOM (Bantuan Operasional M), yang tidak didapatkan oleh setiap SMU yang ada di Lampung Utara.

SMU Negeri 2 Kotabumi dipimpin oleh Kepala Sekolah yang arif dan bijaksana. Guru-gurunya pun Oke punya, pintar, berwibawa, ramah, disiplin, dan rapi. Para pegawai Tata Usaha yang juga ramah, cleaning servis yang bersahabat, dan penjaga perpustakaan yang baik.

Berbagai prestasi pernah diraih oleh siswa-siswi SMUN 2 Kotabumi, dan alumni dari sekolah ini sudah tersebar di berbagai Universitas yang ada di negeri ini

Kamis, 05 Januari 2012

Masalah Pendidikan di INDONESIA

Peran Pendidikan dalam Pembangunan


Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia unuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bab ini akan mengkaji mengenai permasalahan pokok pendidikan, dan saling keterkaitan antara pokok tersbut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan masalah-masalah aktual beserta cara penanggulangannya.

Apa jadinya bila pembangunan di Indonesia tidak dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan?. Walaupun pembangunan fisiknya baik, tetapi apa gunanya bila moral bangsa terpuruk. Jika hal tersebut terjadi, bidang ekonomi akan bermasalah, karena tiap orang akan korupsi. Sehingga lambat laun akan datang hari dimana negara dan bangsa ini hancur. Oleh karena itu, untuk pencegahannya, pendidikan harus dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan negeri ini.

Pemerintah dan Solusi Permasalahan Pendidikan


Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.

Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.

Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.

Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan sehingga timbul pertanyaan ,”Benarkah sekolah tersebut gratis? Kalaupun iya, ya wajar karena sangat memprihatinkan.”

Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas


”Pendidikan bermutu itu mahal”. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang kadang berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”.

Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.
Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.

Privatisasi dan Swastanisasi Sektor Pendidikan


Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).

Dalam APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN (www.kau.or.id). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.

Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut dia, privatisasi pendidikan merupakan agenda kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.

Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Perancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk cuci tangan.***

Minggu, 01 Januari 2012

WAJAH BURUK PENDIDIKAN DI INDONESIA

Paradigma Pendidikan Nasional
Diakui atau tidak, sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan yang sekular-materialistik. Hal ini dapat terlihat antara lain pada UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab VI tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan bagian kesatu (umum) pasal 15 yang berbunyi: Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagaman, dan khusus. Dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomis semacam ini terbukti telah gagal melahirkan manusia salih yang berkepribadian Islam sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi.

Secara kelembagaan, sekularisasi pendidikan tampak pada pendidikan agama melalui madrasah, institut agama, dan pesantren yang dikelola oleh Departemen Agama; sementara pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat kesan yang sangat kuat bahwa pengembangan ilmu-ilmu kehidupan (iptek) dilakukan oleh Depdiknas dan dipandang sebagai tidak berhubungan dengan agama. Pembentukan karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan justru kurang tergarap secara serius. Agama ditempatkan sekadar sebagai salah satu aspek yang perannya sangat minimal, bukan menjadi landasan dari seluruh aspek.
Hal ini juga tampak pada BAB X pasal 37 UU Sisdiknas tentang ketentuan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang mewajibkan memuat 10 bidang mata pelajaran dengan pendidikan agama yang tidak proposional dan tidak dijadikan landasan bagi bidang pelajaran yang lainnya. Ini jelas tidak akan mampu mewujudkan anak didik yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional sendiri, yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kacaunya kurikulum ini tentu saja berawal dari asasnya yang sekular, yang kemudian mempengaruhi penyusunan struktur kurikulum yang tidak memberikan ruang semestinya bagi proses penguasaan tsaqâfah Islam dan pembentukan kepribadian Islam.

Pendidikan yang sekular-materialistik ini memang bisa melahirkan orang yang menguasai sains-teknologi melalui pendidikan umum yang diikutinya. Akan tetapi, pendidikan semacam itu terbukti gagal membentuk kepribadian peserta didik dan penguasaan tsaqâfah Islam. Berapa banyak lulusan pendidikan umum yang tetap saja 'buta agama' dan rapuh kepribadiannya? Sebaliknya, mereka yang belajar di lingkungan pendidikan agama memang menguasai tsaqâfah Islam dan secara relatif sisi kepribadiannya tergarap baik. Akan tetapi, di sisi lain, ia buta terhadap perkembangan sains dan teknologi. Akhirnya, sektor-sektor modern (industri manufaktur, perdagangan, dan jasa) diisi oleh orang-orang yang relatif awam terhadap agama karena orang-orang yang mengerti agama terkumpul di dunianya sendiri (madrasah, dosen/guru agama, Depag), tidak mampu terjun di sektor modern.
Sistem pendidikan yang material-sekularistik tersebut sebenarnya hanyalah merupakan bagian belaka dari sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang juga sekular. Dalam sistem sekular, aturan-aturan, pandangan, dan nilai-nilai Islam memang tidak pernah secara sengaja digunakan untuk menata berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Karena itu, di tengah-tengah sistem sekularistik ini lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama.